- Presiden serta pemerintahan Indonesia yang baru telah dilantik pada 20 Oktober 2014. Pemerintahan baru telah menetapkan serangkaian sasaran pembangunan yang ambisius, terutama perbaikan sektor energi dan infrastruktur lainnya, serta program sosial. Beberapa langkah dan pengumuman kebijakan positif telah dilakukan yang memberi indikasi adanya peningkatan fokus untuk memperkuat tata pemerintahan di beberapa sektor penting, formulasi kebijakan serta implementasi yang lebih efektif dan terpusat.
- Kondisi ekonomi internasional saat ini membawa tantangan bagi Indonesia, dengan proyeksi pertumbuhan direvisi turun serta harga komoditas yang masih tertekan. Diantara negara ekonomi besar, aktivitas ekonomi di Amerika Serikat mulai pulih, tetapi terjadi pelambatan di kawasan Eropa dan Jepang. Proses rebalancing ekonomi Cina masih berlanjut, yang mengakibatkan laju pertumbuhan melambat. Harga komoditas masih terus melemah, terutama minyak mentah yang turun sekitar sepertiga sejak bulan Juni. Karena impor minyak Indonesia lebih besar dari pada ekspor, hal ini berdampak positif pada perdagangan, tapi pengaruh utama pada ekonomi akan juga tergantung pada dampak dan tanggapan di sektor fiskal dan energi.
- Sebagiannya menggambarkan penyesuaian terhadap kondisi eksternal yang melemah, ekonomi Indonesia tumbuh lebih lambat dibandingkan beberapa tahun terakhir, terutama karena tingkat pertumbuhan investasi dan ekspor yang sangat lemah. Tingkat pertumbuhan PDB untuk 2014 diproyeksikan sebesar 5,1%, sedikit direvisi turun dari proyeksi bulan Juli sebesar 5,2%, dan revisi lebih besar untuk tahun 2015 menjadi 5.2% dari sebelumnya 5,6%, kemudian diproyeksikan naik menjadi 5,5% di tahun 2016. Defisit neraca berjalan diproyeksikan terus menurun pada base case, meski dengan perlahan, menjadi 2,8% dari PDB pada tahun 2016.
- Keputusan besar untuk mengurangi subsidi BBM efektif sejak 18 November 2014 adalah contoh kebijakan sulit tapi perlu yang telah dilakukan pemerintah baru. Diantara reformasi dan implementasi penting lainnya yang diperlukan adalah tiga bidang yang menjadi fokus laporan edisi ini: “mengumpulkan lebih banyak” (meningkatkan penerimaan negara), “belanja lebih baik” (meningkatkan layanan umum), dan “memfasilitasi dunia usaha” (dengan membantu perusahaan dan pekerja agar memperoleh manfaat dari ekonomi regionalyang semakin terintegrasi).
- Mengumpulkan lebih banyak: Di sektor fiskal, pertumbuhan penerimaan terus berada di bawah pertumbuhan nominal PDB meksipun ada sedikit peningkatan dari yang penerimaan yang terkait dengan pelemahan Rupiah. Untuk mendukung sasaran pembangunan pemerintah, upaya berkelanjutan untuk menggerakkan penerimaan menjadi hal yang penting. Reformasi kebijakan penerimaan untuk memperluas basis pajak, menyederhanakan struktur pajak, menyederhanakan jenis pajak, serta secara selektif merevisi tingkat pajak tertentu agar sesuai dengan tingkat internasional, bisa membantu meningkatkan penerimaan, serta mengurangi distorsi ekonomi dan menurunkan biaya administrasi. Memperbaiki administrasi dan kepatuhan penerimaan pajak dan bukan-pajak melalui pendekatan yang lebih strategis dan berbasis risiko dalam pengelolaan kepatuhan juga akan membantu mengatasi tantangan ini.
- Belanja lebih baik: Satu alasan perlunya menggerakan penerimaan lebih besar adalah karena Indonesia perlu melakukan belanja lebih banyak dan lebih bermutu untuk sektor kesehatan, terutama karena adanya sasaran mencapai jaminan kesehatan universal pada 2019. Belanja publik saat ini untuk kesehatan masih sangat rendah, hanya 1,2% PDB pada tahun 2012; rasio belanja kesehatan dengan PDB terendah kelima di dunia. Untuk merealisasikan kesehatan universal menjadi kenyataan, tidak hanya perlu fokus pada meningkatkan akses layanan tetapi juga biaya yang terjangkau. Membangun layanan kesehatan yang lebih efektif, terutama di wilayah timur Indonesia serta pada tingkat layanan dasar, juga penting.
- Memfasilitasi usaha: Indonesia menghadapi tantangan dan peluang dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diterapkan pada Desember 2015. Agar Indonesia bisa memperoleh manfaat penuh dari semakin terintegrasinya ekonomi regional akan memerlukan beberapa langkah untuk mendukung daya saing perusahaan-perusahaan, terutama dengan mengatasi masalah infrastruktur dan keterampilan, serta mereformasi regulasi agar bisa menurunkan biaya yang harus ditanggung perusahaan, melalui koordinasi dengan negara-negara ASEAN lain terutama di sektor jasa.
Analisa lebih lanjut terkait laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia edisi ini tersedia di Kajian Kebijakan Pembangunan Indonesia, “Menghindari Perangkap”: /in/news/feature/2014/06/23/indonesia-2014-development-policy-review
Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia edisi-edisi sebelumnya tersedia di: /en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-reports
